Posted by: nandito106 | February 15, 2010

Dengan bar code coba hentikan illegal logging di Indonesia

Kayu-kayu yang berada di toko bahan bangunan, tak lama lagi dapat dilacak asal-usulnya, apakah kayu itu diperoleh secara legal atau ilegal. Kayu-kayu tersebut akan diberi tanda yang disebut bar code. “Namun agak berbeda dengan barang-barang yang biasa dijual di toko swalayan,” jelas Yudi Iskandarsyah, Deputy Program Manager The Nature Conservancy Alliance to promote forest certification and combat illegal logging yang dijumpai beritabui.or.id pertengahan Agustus di Jakarta.

“Bar codes akan menjelaskan kepada konsumen bahwa kayu tersebut telah ditelusur asal-usulnya, berasal dari petak tebangan mana, apakah dengan peralatan yang memenuhi standard keamanan, dan apakah menggunakan sistem pengangkutan yang memenuhi persyaratan,” lanjut Yudi. Sehingga konsumen mendapat kepastian kalau kayu yang dibeli bukan berasal dari praktek illegal logging. The Nature Conservancy (TNC), salah satu organisasi non pemerintah (ornop) internasional yang beroperasi di Indonesia, pertengahan Juli 2004 lalu di Jakarta meluncurkan proyek komputerisasi bar codes untuk melacak kayu-kayu dari hutan alam Indonesia. Tujuan proyek tersebut adalah menghentikan mewabahnya penebangan ilegal di hutan-hutan Indonesia.

Illegal logging tengah mengikis hutan-hutan di Indonesia, ujar Steve McCormik, presiden TNC dalam pernyataan yang disiarkan awal Juli itu. Illegal logging di Indonesia tidak hanya menciutkan luas hutan, tetapi juga ikut merusak lingkungan global, mengancam keberadaan hewan-hewan langka seperti orangutan dan badak, serta mengancam masyarakat lokal yang hidupnya tergantung pada hutan yang sehat. Lebih jauh McCormik menjelaskan, teknologi bar code akan membantu konsumen untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan benar, dan kemudian membentuk kekuatan pasar yang dapat menekan perusahaan-perusahaan lain untuk segera menghentikan illegal logging.
Mengapa bar codes?

Indonesia termasuk negara yang aktif dan menjadi pionir dalam program sertifikasi hutan, lanjut Yudi. Sebenarnya setelah mengikuti KTT Bumi di Rio 1992, Indonesia sudah mulai mendiskusikan rencana sertifikasi hutan. Namun kegiatan sertifikasi yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun tersebut tidak mudah dilaksanakan dan banyak menemui kendala sehingga berjalan sangat lambat dan hasilnya belum kelihatan.Kendala tersebut, aku Yudi, antara lain banyaknya kebijakan yang tumpang tindih, lemahnya penegakan hukum, korupsi, apalagi pada era otonomi daerah seperti saat ini. Kebijakan pemerintah pusat seringkali tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah, atau kebijakan di tingkat provinsi bertentangan dengan kebijakan di tingkat kabupaten.

Padahal kampanye kayu legal di tingkat internasional jalan terus, konsumen mulai sadar pentingnya memperoleh kayu legal, dan di kalangan produsen mulai tumbuh sikap proaktif untuk memperjelas asal-usul kayunya,tambah Yudi. Dari keadaan itu, lahirlah gagasan bar codes yang merupakan pemecahan praktis dalam menentukan legalitas kayu.

Namun ia mengakui, bar codes hanyalah sebuah langkah atau landasan menuju proses sertifikasi kayu.

Uji coba proyek bar codes.

Bar code akan disematkan pada kayu-kayu yang dipanen secara legal, yang berarti memberi sidik jari pada kayu tersebut. Tanda tersebut berisi nomor unik yang dapat dibaca dengan alat scanner yang kemudian menghubungkannya ke database informasi tentang ukuran kayu, jenis (spesies), dan asal kayu. Tanda unik tersebut hampir tidak mungkin tertukar. Selain itu, bar code juga mengikuti perjalanan sebuah kayu dari lokasi tebangan hingga ke manufaktur, membantu auditor eksternal untuk menyortir ribuan kayu dengan cepat, untuk membandingkan seluruh isi kapal pengangkut kayu atau timbunan kayu dengan database mutakhir.

Namun sebelum bar codes dilaksanakan di lapangan, program ini sekarang sedang diuji coba terlebih dulu. Uji coba atau proyek pilot yang akan berlangsung selama tiga bulan ini menelan biaya $400.000, didanai oleh British Department for International Development, US Agency for International Development (USAID), dan The Home Depot, sebuah perusahaan pengecer kayu terbesar di dunia yang berbasis di Amerika Serikat dengan 1.500 toko tersebar di AS, Kanada, Puerto Rico, dan Meksiko. Dengan dukungan dana tersebut, TNC memulai proyek demonstrasi hutan berkelanjutan dan sertifikasi kayu di kawasan seluas 500.000 acre (sekitar 82 hektar) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jika uji coba tersebut berhasil, TNC akan melaksanakan kegiatan bar codes tersebut di seluruh Kaltim.

Uji coba proyek bar code kini sedang kami lakukan bersama dua perusahaan kayu, yaitu PT Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) dan PT Daisy Timber, ujar Yudi Iskandarsyah. Kedua perusahan tersebut kebetulan memiliki daerah operasional yang sama dengan TNC, di Kaltim, dan mereka bersedia menerima tawaran untuk menguji coba sistem bar codes tersebut. Dalam waktu tiga bulan, mereka berasumsi akan memperoleh produksi kayu yang cukup sehingga sistem ini dapat diuji berhasil atau tidak.

Sebenarnya TNC yang mengundang kedua perusahaan kayu tersebut untuk menguji sistem yang kami kembangkan secara suka rela, imbuh Marius Gunawan, Communication Manager TNC. Dengan mengikuti uji coba ini, keduanya pun belum dikatakan apakah proses yang mereka jalankan sudah bagus atau tidak. Tetapi mereka bersedia meminjamkan tempat untuk pengujian sistem bar codes tersebut. Untuk pengujian di lapangan itu ada dua organisasi yang terlibat, yaitu SGS dan URS. Keduanya pula yang mengembangkan sistem auditnya. Setelah melewati masa diuji coba, kedua organisasi tersebut akan membuat rekomendasi apakah sistem dapat dijalankan, dihentikan, atau diperbaiki sebelum dilanjutkan.

Untuk dapat lolos dari uji legalitas, setiap kayu harus memenuhi tujuh prinsip legalitas operasi kehutanan dan prosesnya, jelas Yudi. Tujuh prinsip itu di antaranya land tenure dan hak pemanfaatan; dampak fisik dan lingkungan sosial; hak-hak masyarakat dan pekerja; peraturan dan hukum pemanenan kayu; pajak-pajak hutan; identifikasi, transfer, dan pengiriman kayu; serta pemrosesan dan pengapalan kayu. Semua kriteria inilah yang sedang kami uji di lapangan, dan masih terlalu dini untuk merangkum hasil uji coba ini.

Setelah uji coba, kami akan melihat apakah program ini dapat terus dijalankan atau tidak, dengan meminta masukan dari para pihak apa yang harus diperbaiki untuk dapat dijalankan, tambah Marius. Kalau sistem ini dapat menjawab pertanyaan tentang legalitas kayu yang ditebang, maka program ini akan dilaksanakan di lapangan, bukan tahap uji coba lagi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: